Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh pemerintah daerah mendukung sosialisasi kebijakan subsidi listrik. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar mendukung sosialisasi dan keberhasilan program itu.  Listrik menjadi salah satu komoditas signifikan bagi kehidupan masyarakat baik itu untuk menjalankan industri, menggerakkan berbagai sektor bisnis, hingga memenuhi kebutuhan fasilitas publik dan rumah tangga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia menjadi badan yang bertanggung jawab atas ketersediaan listrik negara. Oleh karenanya, elektrifikasi nasional dan pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia menjadi fokus penting Kementerian ESDM. Salah satu langkah yang diambil ialah melalui Kebijakan SLTS.

Pemerintah memberlakukan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran atau SLTS sejak 1 Januari 2017 untuk memastikan subsidi listrik dinikmati oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. Kebijakan SLTS bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu karena masih terdapat 7 juta rumah tangga atau setara 28 juta individu di Indonesia yang belum menikmati akses listrik permanen (Direktorat Jenderal Ketenagalistikan 2017). Kebijakan diambil dengan pertimbangan pemberian subsidi tarif tenaga listrik yang lebih tepat sasaran sehingga hanya diperuntukkan bagi Golongan Tarif R1 450 VA serta Golongan Tarif R2 900 VA miskin dan tidak mampu (Kementerian ESDM 2016). Penerapan SLTS diharapkan dapat menghemat anggaran sekitar Rp 22 Triliun di akhir 2017 sehingga dapat dialokasikan salah satunya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang baru mencapai 91% (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2017).

Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai lampiran UU No.23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga dan Juknis Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang telah dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri dan dipayungi melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri merupakan bagian dari NSPK yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.Pemerintah Daerah agar melaksanakan NSPK sebagai bagian penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan Camat Kalasan Siti Anggraeni SP,SH.MM dalam Workshop Nasional Subsidi Listrik Tepat Sasaran pada Selasa (7/8) di Jakarta.