Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah menyediakan dana bagi:

  1. Kelompok masyarakat tidak mampu;
  2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
  3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
  4. Pembangunan listrik di perdesaan.

Penyediaan dana bagi kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu diberikan dalam bentuk subsidi terhadap tarif tenaga listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan daya 900 VA. Pelanggan rumah tangga mampu dengan daya listrik 900 VA yang tidak lagi disubsidi harus membayar tarif listrik menjuju tarif keekonomiannya secara bertahap. untuk pelanggan R-1/450 VA, pemerintah menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp415/kWh (setiap pemakaian listrik per kWhnya, pemerintah memberikan subsidi

sebesar rata-rata Rp937/kWh) sedangkan untuk pelanggan dengan golongan tarif R-1/900 VA, pemerintah menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp585/kWh (disubsidi oleh pemerintah Rp767/kWh).

Anggaran subsidi listrik yang dikeluarkan pemerintah dari tahun ke tahun relatif besar. Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp103,3 triliun, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp101,2 triliun, dan Rp99,3 triliun pada tahun 2014. Untuk menekan anggaran tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan tarif nonsubsidi pada 12 golongan tarif yang tergolong mampu di tahun 2015. Kebijakan tersebut berhasil mengurangi anggaran subsidi listrik secara signifikan menjadi sebesar Rp56,5 triliun.

Untuk lebih menghemat anggaran subsidi listrik, pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dengan menetapkan sasaran pemberian subsidi listrik khusus bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu.

Rumah tangga miskin dan tidak mampu tersebut mengacu pada data yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR-RI pada pembahasan rancangan anggaran subsidi listrik di dalam APBN tahun anggaran 2017.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha menghemat anggaran belanja subsidi listrik untuk dialihkan ke alokasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Saat ini, pemerintah terus berupaya membangun sarana penyediaan tenaga listrik dalam rangka mengakselerasi rasio elektrifikasi. Hingga akhir tahun 2015, pemerintah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 88,3%. Namun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN. Rasio elektrifikasi di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam rata-rata sudah berada diatas 98%. Hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk segera mengejar ketertinggalan tersebut dengan mencanangkan program 35.000 MW dan Program Indonesia Terang, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur. Untuk membangun infrastruktur penyediaan tenaga listrik dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penghematan dengan memastikan bahwa penerima manfaat subsidi listrik adalah mereka yang memang berhak dan sangat membutuhkan.

Dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 4 November 2015, Presiden memutuskan untuk melakukan pembenahan subsidi listrik secara bertahap, yaitu dimulai dengan konsumen rumah tangga dengan daya listrik 900 VA. Sedangkan subsidi listrik bagi konsumen rumah tangga daya 450 VA untuk saat ini masih tetap diberikan kepada seluruh pelanggan. Presiden menginstruksikan agar pembenahan tersebut dapat berjalan setelah dilakukan pencocokan data antara pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan data rumah tangga yang terdapat di dalam Data Terpadu.

Untuk menindaklanjuti keputusan dan instruksi tersebut, pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan pencocokan data yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2016 hingga bulan Maret 2016.

Dari hasil pencocokan data tersebut, PLN berhasil menemukan sebanyak 3.928.632 rumah tangga dari sekitar 4,1 juta data rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan sambungan listrik daya 900 VA. Jumlah tersebut nantinya akan ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) sebagai konsumen rumah tangga penerima subsidi listrik. Sedangkan sejumlah 196.521 rumah tangga miskin dan tidak mampu lainnya masih memerlukan validasi lebih lanjut.

Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran juga turut melibatkan Pemerintah Daerah dalam menampung dan menyalurkan pengaduan masyarakat terkait kepesertaan subsidi listrik. Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 671/4809/SJ tanggal 16 Desember 2016 tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan dari masyarakat. Gubernur dan Bupati/Walikota juga diharapkan untuk

dapat mengaktifkan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di wilayahnya masing-masing. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut juga

menugaskan khususnya para Bupati dan Walikota agar memerintahkan para Camat, Lurah dan Kepala Desa atau sebutan lainnya untuk berperan aktif dalam menangani dan menampung pengaduan dari masyarakat terkait kepesertaan subsidi listrik.

Pengaduan masyarakat yang diterima di tingkat Desa/Kelurahan akan diteruskan oleh Kecamatan setempat kepada Posko Penanganan Pengaduan Pusat yang berlokasi di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga. Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat merupakan tim lintas instansi yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan PT PLN (Persero).